Banda Aceh-Sejumlah seniman Aceh yang tergabung dalam Aliansi Seniman Aceh meminta Pemerintahan Aceh untuk meninjau kembali penanganan pembangunan Intstitut Kesenian Aceh (IKA) karena kurang tepat menunjuk tim perumus. Selain itu, Pemerintah Aceh juga tidak tepat memberikan wewenang kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) untuk menangani Institut Kesenian Aceh.

Menurut Aliansi Seniman Aceh, gagasan untuk mendirikan IKA perlu bila dikaitkan dengan keberagaman seni di Aceh. Namun persoalannya, pemerintahan Aceh telah salah kaprah mengawali konsep pendiriannya. “Tim perumus statuta pendirian IKA tidak paham apa yang harus mereka lakukan untuk membangun sebuah institut. Apalagi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dipilih sebagai lembaga yang bertanggung jawab menangani IKA. Seharusnya, lembaga yang berwenang menangani IKA adalah Dinas Pendidikan,” kata Sulaiman Juned SSn.,M.Sn, pelaku seni dan Dosen tetap STSI Padang Panjang jurusan Teater pada diskusi yang digelar Lapena di Lambhuk, Ulee Kareng, Banda Aceh, Jumat (3/7).

Dalam diskusi berjudul “Menelisik Institut Kesenian Aceh” terkuak persoalan perjalanan IKA di Kabupaten Bener Meriah yang melenceng dari persyaratan sebenarnya untuk mendidirikan sebuah institut. Kata lelaki yang akrab disapa Soel itu, sampai sekarang panitia belum memiliki Rencana Strategi (Renstra), sementara dana untuk itu sudah cair sebesar Rp.5 miliar. “Semestinya, panitia sudah memiliki tim Renstra, tim pembangunan fisik, dan tim kurikulum. Kalau ketiga hal tersebut belum kelar, sebaiknya jangan bicara IKA dulu,” pungkas Soel.

Sementara itu, peneliti Kebahasaan dan Kesastraan di Balai Bahasa Provinsi Aceh, Medri Oesnoe, S.S, menjelaskan, setidaknya persyaratan untuk mendirikan sebuah institut memiliki 5 orang Guru Besar Bidang Seni, 10 orang Doktor Bidang Seni, dan 30 magister seni, dan selebihnya praktisi seni dan seniman. “Sekarang semua persyaratan itu belum ada. Seharusnya, dipersiapkan dulu, baru bicara Instutut Kesenian,” kata Medri.

Menyangkut dana Rp.5 miliar sebagai dana awal proses pendirian IKA dikritisi sebagai dana proyek semata, karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bukan lembaga yang tepat untuk mengelola IKA.

Selanjutnya menurut Ir. Rachmad Sanjaya dari Komunitas Rumah Sawah menakutkan proses pendirian IKA hanya sebagai upaya bagi-bagi job saja. Menurut Rachmat, kesalahan penanganan pembangunan IKA sangat mencolok. Pertama, kata Rachmat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pasti bukan otomatis ditunjuk sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk pendirian IKA, dimungkinkan ada kesengajaan. “Tidak mungkin Pemerintahan Aceh tidak paham hal itu. Seharusnya secara kelembagaan IKA dikelola oleh Dinas Pendidikan Nasional, bukan Disbudpar lagi,” tandas Rachmad.

Pendapat Herman RN dari  pegiat seni Kampus Unsyiah lebih mempertanyakan seputar lokasi pendirian IKA di Bener Meriah. Katanya, ada kabar beredar apabila sampai sekarang satus tempat pembangunan IKA seluas 8 Ha belum jelas, dan pemerintahan Aceh belum menerima surat apa pun untuk status tanah tersebut. “Semestinya sudah ada secarik kertas yang menjelaskan tanah untuk IKA dari pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Bagaimana mungkin tim perumus sudah melakukan survei ke lokasi tanpa status apa-apa, ini lucu,” ujar Herman.

Diskusi yang digelar Aliansi Seniman Aceh di Lapena tersebut mencoba mengkaji ulang langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintahan Aceh terkait dengan pendirian IKA. Diskusi itu dihadiri seniman Jauhari Samalanga, D Keumalawati, Mahruzal S.Sn, Zulfikar S.Sn, Helmi Hass, Zulfikar Alizar, dan Thayeb Loh Angen.